Bus Jamaah Umrah Terbakar dalam Kecelakaan di Madinah, Tewaskan 45 Orang

Empat puluh lima jamaah umrah asal India tewas setelah bus yang mereka tumpangi terbakar dalam kecelakaan di dekat Madinah, Arab Saudi, kata Komisaris Polisi Kota Hyderabad, India. Seorang korban selamat mengalami luka-luka dan telah dirawat di unit perawatan intensif di rumah sakit setempat.

Komisaris Polisi V. C. Sajjanar dalam konferensi pers mengatakan bus nahas tersebut mengangkut 46 penumpang. Sebagian besar korban berasal dari Hyderabad, yang terletak di negara bagian Telangana bagian selatan.

Para jamaah sedang dalam perjalanan dari kota suci umat Islam, Makkah, ke Madinah ketika kecelakaan itu terjadi, kata Pemerintah Telangana dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC.

Mereka berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah.

Sajjanar mengatakan sebuah truk tangki minyak terlibat dalam kecelakaan tersebut, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan dalam unggahan di X bahwa ia “sangat berduka” atas kecelakaan tersebut dan otoritas India tengah berkomunikasi erat dengan para pejabat di Arab Saudi. “Kedutaan Besar kami di Riyadh dan Konsulat di Jeddah menyediakan semua bantuan yang memungkinkan,” tulisnya.

hipmibelu.org

Pramono Berkelakar: Kelebihan Jakarta Utara Banyak dan Apa Kekurangannya?

 

Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan langsung pada acara refleksi 12-th Anniversary Jakarta Utara Rumah Kita di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kota administrasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Dalam sambutannya, Pramono menyebut bahwa Jakarta Utara memiliki banyak kelebihan, namun kekurangan hanya tidak saling akur.

“Apa yang menjadi kelebihan di Jakarta Utara? Banyak sekali. Apa yang menjadi kekurangannya? Enggak akur, banyak jagoan di Jakarta Utara ini,” kata Pramono saat memberikan sambutan, Sabtu (15/11/2025).

Meski begitu, Pramono yakin kota Jakarta Utara akan semakin maju jika warganya saling bergotong royong.

“Saya yakin kalau semuanya akur, membangun bersama-sama, yang jagoan ya jagoan, enggak apa-apa tetap jadi jagoan. Tetapi untuk memajukan Jakarta Utara, semuanya harus bersama-sama,” ucap dia.

PSSI Baru Jalin Komunikasi Online dengan Timur Kapadze, Tawaran Resmi Pelatih Timnas Indonesia Belum Diberikan

Rumor Timur Kapadze bakal melatih Timnas Indonesia semakin menarik perhatian publik. Pelatih asal Uzbekistan ini dikabarkan telah dihubungi oleh PSSI secara daring (online), meskipun prosesnya belum mencapai tahap penawaran resmi untuk menjadi pelatih kepala skuad Garuda.

Isu mengenai Kapadze yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Patrick Kluivert berembus kencang setelah ia mengundurkan diri dari posisi asisten pelatih Timnas Uzbekistan. Ketertarikannya yang diungkapkan secara terang-terangan untuk menangani Timnas Indonesia kian memanaskan spekulasi, meskipun ia mengakui belum ada komunikasi resmi dari PSSI.

1. Komunikasi Daring PSSI

Di tengah gencarnya isu, pemerhati sepak bola nasional, Effendi Gazali, mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai komunikasi antara PSSI dan Kapadze. Effendi, yang belum lama ini bertemu dengan Kapadze di Uzbekistan, membenarkan adanya kontak namun menegaskan bahwa pembicaraan belum bersifat formal atau tawaran pekerjaan.

“Bicara soal tawaran resmi, belum ada. Tapi memang ada pihak PSSI yang sempat menghubungi untuk Zoom, cuma sebatas itu,” kata Effendi dalam diskusi bertajuk ‘Pak Prabowo, Kembalikan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia’ di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Effendi membeberkan bahwa mantan pelatih Timnas Uzbekistan U-23 itu belum melakukan pertemuan tatap muka secara langsung dengan PSSI. “Kapadze bilang belum dikontak (bertemu) langsung oleh PSSI. Hanya ada Zoom malam itu, itu saja,” ujar Effendi, memperjelas bahwa PSSI baru menjalin komunikasi awal secara virtual.

Kolaborasi DJKI dan Komdigi Perkuat Pengawasan KI di Ruang Digital

Maraknya pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di ruang digital mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kolaborasi pengawasan lintas sektor.

Kedua lembaga resmi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Hukum KI dalam Pengawasan Ruang Digital di Gedung DJKI pada Selasa (11/11/2025). Perjanjian ini adalah upaya nyata untuk menekan pelanggaran KI yang semakin marak di dunia maya.

Direktur Jenderal KI Razilu menjelaskan bahwa kerja sama dengan Komdigi bukanlah hal baru. Keduanya telah membentuk gugus kerja bersama yang bertugas memberikan rekomendasi penutupan situs-situs yang melakukan pelanggaran KI.

Ke depannya, akan dirumuskan peraturan untuk memperluas pengawasan yang tidak hanya pada hak cipta, tetapi juga merek, paten, dan desain industri.

“KI kini tidak hanya ada di dunia nyata, tetapi juga di ruang maya. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar pelanggaran dapat ditekan dan kepercayaan investor terhadap Indonesia semakin meningkat,” ujarnya.

Presiden Prabowo Akan Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Termasuk Soeharto?

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan nama tokoh-tokoh yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, Senin besok. Ada 10 nama yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025)

“Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (Prabowo yang umumkan). Kurang lebih 10 nama,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan.

Saat dikonfirmasi apakah dari 10 nama tersebut termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, Prasetyo mengiyakan. “Ya, masuk, masuk,” ujar dia

Prasetyo menegaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut merupakan bagian dari menghormati jasa tokoh-tokoh bangsa.

“Sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” jelas dia.

Polisi Dalami Identitas dan Motif Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto, menyebutkan bahwa hingga kini polisi masih mendalami identitas serta motif di balik peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta.

Bhudi mengatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi polisi dalam proses penyelidikan tersebut.

“Malam ini kami ingin meluruskan informasi agar tidak simpang siur. Seperti disampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya, penyelidikan terhadap motif masih terus dilakukan. Apakah yang bersangkutan korban bullying, hal itu masih kami dalami,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, polisi belum dapat memastikan apakah terduga pelaku ledakan juga merupakan korban dugaan perundungan. Hal ini karena para saksi dalam kasus tersebut turut menjadi korban ledakan.

Gubernur Riau Jadi Tersangka Korupsi, PKB Belum Tentukan Sikap Soal Bantuan Hukum

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memutuskan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, kita belum membicarakan itu ya, nanti. Kita belum lihat seperti apa karena kita juga harus minta arahan dulu,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Syamsurijal, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Menurut Cucun, langkah selanjutnya akan dibahas oleh pimpinan pusat PKB di bawah arahan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Hal yang sama berlaku terkait kemungkinan pemberian sanksi kepada Gubernur Riau tersebut. Cucun menegaskan, seluruh keputusan akan diambil melalui rapat resmi di DPP.

“Makanya tadi jangankan urusan sanksi, soal bantuan hukum pun masih harus dibicarakan dan dirapatkan di DPP,” tutur Wakil Ketua DPR RI itu.

OTT di Riau, KPK Tangkap Gubernur Abdul Wahid

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025). Dalam operasi senyap tersebut, salah satu pihak yang tertangkap adalah Gubernur Riau Abdul Wahid.

Hal itu dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. “Salah satunya (yang ditangkap Gubernur Riau Abdul Wahid),” kata Fitroh saat dihubungi iNews Media Group.

Fitroh belum menjelaskan lebih jauh terkait operasi senyap tersebut. Termasuk kontruksi perkara terkait OTT yang dimaksud.

KPK pun memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap dalam operasi senyap tersebut.

AS Dikabarkan Siap Serang Venezuela, Ini Kata Trump

 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah telah merencanakan serangan di Venezuela, di tengah meningkatnya ketengangan antara kedua negara dan meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan. Trump telah menuduh pemerintah Venezuela mendukung kartel “narkoteroris”.

Sebelumnya, beberapa media melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan potensi operasi di wilayah Venezuela, dengan The Wall Street Journal mengklaim pada Kamis, (30/10/2025) bahwa AS telah mengidentifikasi target, termasuk “fasilitas militer yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba.”

Namun, ketika ditanya tentang laporan ini di pesawat Air Force One pada Jumat, (31/10/2025) Trump berkata, “Tidak. Itu tidak benar.”

Sejak September, AS telah menghancurkan setidaknya 14 kapal yang diduga milik kartel di Karibia, menewaskan lebih dari 61 orang, menurut Reuters.

Trump mengirimkan armada ke wilayah tersebut, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford, dan mengizinkan operasi rahasia CIA di Venezuela. Baru-baru ini, ia mengatakan bahwa AS mungkin harus menyerang target di darat, tetapi membantah berupaya menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, yang telah dimasukkan FBI ke dalam daftar pencarian orang.

Antisipasi Korban Online Scam, Ketua DPR Dorong Sistem Peringatan Dini bagi Pekerja Migran

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan, keprihatinannya atas kasus 110 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring (online scam) di Kamboja.

Ia menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan tenaga kerja migran.

“Kasus ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa kebutuhan ekonomi dan sempitnya kesempatan kerja yang aman di dalam negeri sering kali memaksa warga kita mengambil risiko tinggi berangkat kerja ke luar negeri,” kata Puan di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurut Puan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan diplomatik, tetapi juga mencerminkan tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong banyak warga mencari pekerjaan di luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi.

“Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi, di mana pun mereka bekerja,” ujarnya.