“Saudara-saudara saya bersyukur saya bangga terima kasih dengan semua unsur yang membawa kita dalam waktu singkat, baru beberapa bulan kita bertanggung jawab atas pemerintahan RI baru saja kita melewati 6 bulan pemerintah tapi produksi pangan kita sudah melampauai target dan perkiraan kita sendiri,” kata Prabowo dalam sambutanya.
Ia mengatakan, cadangan beras dan jagung menjadi yang terbesar dalam sejarah, termasuk yang ada di gudang pemerintah. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir sempat kesulitan untuk menyimpan cadangan pangan.
“Bahkan beberapa saat lalu kita khawatir, tidak cukup gudang untuk menampung produksi tersebut sehingga saya perintahkan bangun gudang improvisasi,” kata Prabowo.
Kepala negara RI mengungkapkan swasembada pangan yang dicapai bangsa Indonesia bukan sesuatu hal yang pekik. Menurutnya kebijakan sektor pangan diambil Dengan niatan untuk menyelesaikan kesulitan dan masalah, yang berorientasi kepentingan rakyat.
“Asal itu menjadi pegangan kita hasilnya sangat cepat kelihatan,” kata Prabowo.
Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna mengungkapkan bahwa ada anggotanya yang terperangkap jebakan mafia tanah.
“Kepastian hukum ini jadi masalah, anggota saya ngeluh sudah beli investasi 50 hektare, namun serta-merta digugat, di-PTUN-kan oleh pihak, saya tidak menyebut mafia, tapi pihak oknum, sehingga ini dicabut, sertifikat dipending, sehingga nggak bisa beroperasi,” katanya di Komisi V DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Ia pun meminta DPR sebagai wakil rakyat untuk bisa menyelesaikan masalah mafia tanah, termasuk memanggil Kementerian ATR/BPN.
“Saya harap Komisi V bisa bersinergi dengan ATR BPN, kenapa hal ini harus ini sering terjadi? Bayangkan sudah bayar 50 hektare, kemudian digugat, disetop yang rugi kami, harusnya pemerintah beri solusi siapa yang jual itu disidangkan pengembang tetap jalan,” ujar Syawali.
Sementara itu Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan juga menyoroti permasalahan izin yang ada di Badan di bidang Pertanahan.
“Yang perlu dibenahi itu di Badan pertanahan, teman-teman semua di sini, developer yang ikut di sini sudah di atas 10 tahun semua. Sehingga mereka sudah yang namanya menghadapi di badan pertanahan itu, sudah bermacam-macam cara,” ujar Andre.
Senada, Ia meminta agar bisa dipertemukan dengan Bidang Pertanahan untuk menyelesaikan masalah ini.
“Apernas Jaya ini paling besar dia membangun itu 100 unit. Itu paling besar, itu rata-rata 50 unit. Oleh karenanya itu kami minta dari Bapak-Bapak Komisi V, sekali-sekali kami diajak Pak ketemu Pak Menteri ATR,” sebut Andre.
Kewajiban TKDN atas belanja pemerintah pertama kali muncul dengan diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diikuti terbitnya Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sepanjang implementasinya, TKDN cukup berhasil untuk mencapai tujuan yang direncanakan.
Salah satu alat ukur keberhasilan dari pelaksanaan TKDN ini, yaitu terjaganya surplus perdagangan Indonesia selama 59 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Besarnya potensi pasar dalam negeri dan kebutuhan untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, menjadikan sertifikasi TKDN sangat penting dari perspektif strategis.
Melalui sertifikasi ini, pemerintah mendorong penggunaan bahan lokal dan menjamin standar kualitas produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung kemandirian ekonomi dengan mempercepat penggunaan produk dalam negeri.
Kebijakan TKDN yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada barang import menjadi perhatian khusus bagi negara mitra dagang karena menciptakan hambatan pasar untuk masuk ke Indonesia serta berpotensi untuk menghambat investasi. Amerika Serikat secara spesifik juga mengkritik persyaratan kandungan lokal (TKDN) Indonesia, menggambarkannya sebagai hambatan perdagangan non-tarif.
Selain itu, American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham), yang merupakan organisasi profesional yang mewakili perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia menyebutkan bahwa TKDN adalah ‘sebuah kesalahan’ untuk investasi. TKDN dikritik karena dikhawatirkan dapat meningkatkan beban biaya produksi dan menghambat pertumbuhan bisnis daripada mendukung pengembangan industri lokal.
Kebijakan ekonomi Indonesia yang dianggap tidak menguntungkan bagi bisnis AS inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu dalam pengenaan tarif sebesar 32% atas impor dari Indonesia yang dibebankan oleh AS. Meskipun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbit tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal, namun kebijakan ini diklaim oleh Menteri Perindustrian bukanlah kebijakan yang diambil karena desakan pihak tertentu.
Aturan ini dibuat sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap implementasi TKDN saat ini. Perpres yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2025 ini bertujuan agar kebijakan lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri.
Pada peraturan sebelumnya, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
Sedangkan, pada Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membagi kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri menjadi beberapa urutan prioritas sebagai berikut:
Pertama, jika ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) lebih dari 40%, maka yang bisa dibeli pemerintah melalui PBJ adalah produk yang ber-TKDN di atas 25%.
Kedua, jika tidak ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP di atas 40%, tapi ada produk yang memiliki skor TKDN di atas 25%, maka produk yang memiliki skor TKDN di atas 25% bisa dibeli pemerintah melalui PBJ Pemerintah.
Ketiga, jika tidak ada produk yang ber-TKDN di atas 25%, maka pemerintah bisa membeli produk yang ber-TKDN lebih rendah dari 25%.
Keempat, jika tidak ada produk yang bersertifikat TKDN, maka pemerintah bisa membeli PDN yang terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
Peran TKDN dalam Belanja Pemerintah Penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya dalam meningkatkan P3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri). Hal ini sesuai yang diamanatkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Salah satu bentuk implementasi dari inpres tersebut adalah mewajibkan instansi pemerintah/ satuan kerja untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dalam implementasinya terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/monitoring.
1. TAHAP PERENCANAAN Satuan kerja diwajibkan melakukan Input Rencana Pengadaan B/J pada SIRUP, mengecek barang ber-TKDN dan mencantumkan syarat TKDN pada KAK.
2. TAHAP PELAKSANAAN Satuan kerja diwajibkan terlebih dahulu merekam beberapa informasi pada aplikasi SAKTI terkait dengan TKDN, yaitu Informasi Persentase TKDN, Informasi Cluster TKDN (TKDN/Produk Dalam Negeri (PDN)/Impor), dan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI). Tentunya apabila ketiga informasi ini tidak dilakukan penginputan oleh satuan kerja, maka satuan kerja tersebut tidak bisa melakukan realisasi anggaran.
3. TAHAP EVALUASI/ MONITORING Pada tahapan ini dilakukan proses pengumpulan informasi tentang pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh satuan kerja. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kemajuan implementasi P3DN, dan melakukan pemetaan area maupun sektor mana yang perlu ditingkatkan, serta melakukan pengawasan kepatuhan atas implementasi P3DN.
Sebagai salah satu alat ukur yang diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam rangka menunjang program P3DN, pemerintah menggunakan informasi TKD dan Klaster P3DN. Adapun Informasi TKDN diperoleh melalui tahapan verifikasi sampai dengan proses sertifikasi TKDN oleh pihak berwenang melakukan penerbitan sertifikat TKDN.
Dengan demikian, barang/jasa yang telah memiliki Sertifikat TKDN akan memperoleh preferensi dari panitia lelang sehingga diharapkan menjadi stimulus dalam peningkatan produksi dalam negeri.
PENUTUP Dengan kebijakan TKDN, Indonesia diharapkan bertransformasi bukan hanya menjadi negara konsumen namun menjadi negara produsen yang unggul. Kebijakan ini bertujuan agar Industri lokal dapat berkembang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Meskipun demikian, pada pelaksanaannya kebijakan ini menimbulkan perdebatan khususnya dari negara mitra dagang dikarenakan alih-alih menarik investasi masuk, justru dapat mengusir investasi. Sementara dari dalam negeri, penolakan berasal dari pihak yang khawatir apabila penerapan TKDN akan menghambat inovasi dikarenakan perusahaan lebih berkonsentrasi pada penggunaan komponen dalam negeri dan mengesampingkan inovasi.
Permasalahan harga produk ber-TKDN juga harus menjadi perhatian, apabila biaya produksi dalam negeri masih belum efisien namun pemerintah tetap memaksakan kebijakan ini, akan berakibat konsumen tidak dapat mengakses produk dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif.
Terbitnya aturan terbaru, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak yang berarti melindungi industri dalam negeri sekaligus mendorong investasi asing. Pemerintah juga dituntut adaptif dan agile sesuai dengan kondisi yang terjadi selama kebijakan ini dilaksanakan.
Kisah bermula di pertengahan 1946 saat pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengamankan daerah perbatasan bernama Cigombong yang sebelumnya pernah ditempati pasukan Jepang.
Ketika para tentara mulai mengamankan daerah dan mulai menggali lahan, tanpa sengaja mereka menemukan peti super besar. Peti itu kemudian diserahkan ke komandan brigade TNI, yaitu Letnan Kolonel Alex Evert Kawilarang.
“Kami pernah diserahkan sebuah peti yang mulanya kami kira obat-obatan. Petinya besar sekali. Waktu dibuka ternyata isinya kondom,” tutur Kolonel Alex Evert Kawilarang dalam A.E Kawilarang Untung Sang Merah Putih (1988:86).
Kemudian tentara bersama rakyat berinisiatif untuk menggali-gali lahan di sekitar bekas lokasi Jepang muncul. Mereka berharap bisa mendapat senjata buat melawan pasukan Belanda. Sayangnya, alih-alih mendapat senjata, mereka malah menemukan bom yang tak lama meledak dan melukai TNI.
Namun, suatu waktu Kawilarang didatangi tentara bernama Sersan Mayor Sidik yang menemui guci besar. Sang sersan rupanya tentara jujur. Dia langsung memberikan guci itu ke Kawilarang. Padahal, jika gelap mata bisa saja Sidik membawa guci ke penadah supaya bisa mendapat uang banyak.
“Sersan Mayor Sidik bersama beberapa anggota polisi tentara dan rakyat menemukan sebuah guci besar. Setelah guci itu dibuka, mereka menemukan kaus kaki yang berisikan barang keras. Kaos kaki itu mereka buka satu persatu. Mereka kaget melihat isinya emas permata dan berlian yang sudah dicongkel-congkel gemerlapan,” kutip buku Haji Priyatna Abdurrasyid: Dari Cilampani ke New York (2001:102).
Saat guci itu berada di markas pasukan Kawilarang, beberapa orang tampak bernafsu kepada harta karun itu. Kawilarang yang kesal lalu ambil dua peti granat.
“Bapak-bapak mau berjuang lagi? ini untuk berjuang,” kata Kawilarang kepada mereka sambil menyerahkan dua peti granat.
Ketika orang yang bernafsu pada harta karun itu masih terlihat penasaran. Kawilarang sekali lagi bicara berharap agar orang yang bernafsu itu cepat pergi.
“Ini untuk berjuang!,” tegas Kawilarang.
Soal harta karun itu Kawilarang juga tidak berniat memilikinya, dia sempat menulis surat kepada Residen Bogor Moerdjani mengenai harta dalam guci itu. Menurut Kawilarang harta itu seharusnya berada menjadi urusan pejabat kementerian dalam negeri seperti Residen yang ada di Bogor.
Namun, Residen bukannya menerima dan malah bilang kepada Kawilarang:
“O, jangan kepada saya. Kirimkan saja kepada Kementerian Dalam Negeri.” Maksudnya kepada pejabat tinggi kementerian dalam negeri di pusat.
Demi keamanan harta itu, Kawilarang segera memerintahkan kepada Letnan Godjali (dengan ditemani beberapa tentara muda) untuk menyerahkan harta penemuan Sidik dkk itu ke pemerintah pusat RI yang berada di Yogyakarta. Emas dan berlian itu sampai ke Yogyakarta dalam keadaan utuh. Di Yogyakarta emas itu diserahkan kepada kepada Mr. Sumarman, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri.
Nilai emas itu, menurut majalah Ekspres (29/09/1972), hampir mencapai Rp 6 miliar. Detailnya, harta karun itu berupa 7 kg emas dan 4 kg berlian, yang asalnya dari Perkebunan Pondok Gede, Bogor.
Berdasar laporan dari tim, harta karun itu lalu diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI-46) di Yogyakarta yang kala itu dipimpin Margono Djojohadikusumo.
Seiring dengan maraknya penggunaan pindar, galbay menjadi istilah yang kian populer di media sosial seperti di youtube atau telegram. Bahkan, beberapa konten kreator ada yang menyerukan untuk melakukan galbay pada pinjol.
Ketua ICT Watch Indriyatno Banyumurti menyebut, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi bagi nasabah, seperti denda yang semakin besar, gangguan psikologis akibat utang yang menumpuk, hingga ancaman hukum.
Indriyatno juga menyebut bahwa konten galbay memang cenderung akan lebih cepat viral karena bersifat negatif. Dengan demikian, perlu adanya edukasi finansial bagi konsumen fintech pindar.
“Kenapa sih ada promosi gagal bayar (Galbay)? Perlu disampaikan juga konten-konten untuk meng-counter konten tersebut. Bahwa kalau memang berniat gagal bayar, sampai diniatkan seperti itu, ini ada risiko hukumnya lho,” ungkap Indrayatno dalam kanal Youtube podcast FintechVerse 360kredi, dikutip Sabtu (17/5/2025).
Selain risiko hukum, galbay juga berdampak pada penurunan skor kredit SLIK OJK bagi penggunanya. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengajuan kredit seperti pembelian kendaraan bermotor atau kredit rumah.
“Jadi jangan anggap enteng bahwa sekedar melepaskan tanggung jawab, menghindari bayar ke fintech lending (pindar) kemudian hidup tenang.” ucap Indriyatno.
Saat ini terdapat 97 perusahaan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang legal berizin OJK. Adapun OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjaman daring per November 2024 mencapai Rp75,60 triliun. Pencapaian ini tumbuh sebesar 27,32% year-on-year (yoy).
Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) naik ke angka 2,52% pada November 2025. Sebelumnya, TWP90 pada Oktober 2024 tercatat sebesar 2,37%.
Julukannya sebagai miracle tree tak berlebihan, kecil daunnya, besar manfaatnya. Daun ini kaya zat gizi, antioksidan, dan dipercaya sebagai superfood baru yang mulai mendunia.
Dalam lima tahun terakhir, ekspor daun kelor Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa. Pada 2019, nilainya hanya US$9.893 dengan volume 1.500 kg. Namun di 2024, nilainya melonjak drastis menjadi US$1,15 juta dengan volume ekspor mencapai 931.965 kg. Artinya, dalam lima tahun, nilai ekspor kelor Indonesia tumbuh lebih dari 11.500%.
Dua negara tujuan ekspor utama adalah China dan Malaysia, dengan China menunjukkan lonjakan paling signifikan. Pada 2020, ekspor ke China hanya senilai US$27.960. Namun pada 2024, angkanya meroket lebih dari 17 kali lipat menjadi US$479.277. Malaysia tetap menjadi pasar stabil dengan permintaan di kisaran US$38.662.
Permintaan tinggi terhadap kelor global tak lepas dari kandungan nutrisinya. Daun kecil ini mengandung protein, kalsium, zat besi, vitamin A, C, dan E, serta senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol yang dikenal sebagai antioksidan kuat. Dalam industri kesehatan modern, daun kelor digunakan sebagai bahan suplemen, teh herbal, kosmetik alami, bahkan produk makanan bayi.
China menunjukkan minat besar karena kelor cocok dengan tren mereka yang sedang menggandrungi natural remedies dan nutraceuticals. Sementara Malaysia memanfaatkan kelor sebagai bagian dari pengobatan tradisional Melayu dan industri makanan kesehatan.
Ke depan, peluang ekspor kelor Indonesia masih sangat terbuka. Tantangan utamanya kini bukan pada permintaan, melainkan di konsistensi kualitas, sertifikasi ekspor, dan kapasitas produksi. Bila dikelola serius, daun kelor berpotensi menyusul komoditas herbal lain seperti temulawak, jahe, atau tabasheer sebagai bintang baru ekspor tanaman obat RI.
Ekspor minyak dan gas bumi (migas) RI itu sendiri terbagi menjadi tiga sektor utama yakni ekspor hasil minyak, ekspor minyak mentah, dan ekspor gas alam.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia paling banyak mengekspor hasil minyak ke dua negara tetangga, yakni ke Singapura dan Malaysia.
Sepanjang tahun 2024 Indonesia paling banyak mengekspor hasil minyak ke Singapura yang tercatat mencapai 3,88 juta ton dengan nilai FOB US$ 2,25 miliar atau setara Rp 37,19 triliun.
Jumlah ekspor hasil minyak ke Singapura juga terhitung meningkat 12,41% dibandingkan tahun 2023 lalu yang mencapai 3,45 juta ton dengan nilai FOB US$ 1,9 miliar setara Rp 31,4 triliun.
Negara kedua yang menjadi tujuan ekspor hasil minyak RI adalah ke Malaysia. Sepanjang tahun 2024, Indonesia mengekspor hasil minyak mencapai 3,05 juta ton dengan nilai FOB US$ 1,69 miliar atau setara Rp 27,9 triliun.
Berbeda dengan ke Singapura, angka ekspor hasil minyak ke Malaysia terpantau menurun hingga 8,2% dibandingkan tahun 2023 lalu yang mencapai 3,33 juta ton dengan nilai FOB US$ 2,08 miliar atau setara Rp 34,37 triliun.
Berikut negara-negara tujuan ekspor hasil minyak Indonesia sepanjang tahun 2024:
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/5/2025), BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, menyebut ukuran celana jeans dapat menjadi indikator sederhana untuk mendeteksi obesitas. Ia mewanti-wanti pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 itu untuk jadi ‘alarm’ risiko kematian lebih dini.
“Kalau laki-laki beli celana jeans masih di atas ukuran 32 atau 33, itu sudah pasti obesitas. Itu menghadap Allah-nya lebih cepat dibanding yang ukurannya 32 atau ke bawah,” kata BGS.
“Saya bukannya body shaming, tapi memang artinya begitu,” ujarnya menambahkan.
Ini, kata BGS, peringatan atas bahaya kesehatan yang menyertai kelebihan berat badan. Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya pengaturan pola makan.
BGS pun mengutip anjuran Rasulullah SAW agar berhenti makan sebelum merasa kenyang, guna menghindari risiko obesitas. Selain itu, dia juga menyarankan untuk rutin berolahraga minimal lima kali dalam seminggu, dengan durasi sekitar 30 menit per sesi.
“Setiap kali 30 menit sampai wafat,” katanya.
Ia menambahkan, menjaga kesehatan mental juga sama pentingnya.
“Jangan stres berlebihan, karena bisa berdampak pada kesehatan jiwa,” ujarnya.
Untuk masyarakat Suku Vadoma, kondisi kaki mereka bukanlah sesuatu yang aneh. Bahkan dianggap bisa membantu saat memanjat pohon.
Kondisi kaki tersebut dipercaya sebagai konsekuensi hukum suku yang melarang masyarakatnya menikah di luar kelompok tersebut. Artinya mereka hanya bisa menikah dengan sesama Vadoma dan mempraktekkan hubungan sedarah atau inses.
Karena kondisi terisolasi dari kelompok lain terus terjadi, membuat mutasi genetik di sana lebih sering terjadi dibandingkan populasi lain. Mutasi itu disebut terjadi pada satu dari empat anak yang lahir dalam Suku Vadoma.
Kondisi langka tersebut bukan hanya terjadi di Vadoma. Masyarakat dari Suku Talaunda/Talaote Kalanga dari Gurun Kalahari ditemukan juga memiliki kaki lobster. Orang dari suku Talaunda diyakini memiliki nenek moyang yang sama dengan Valodama.
Sebagai informasi, kaki lobster atau ectrodactyly ini menunjukkan tiga jari tengah kaki yang tidak ada dan menyisakan kedua kaki di bagian luar. Namun dua jari tersebut menghadap ke bagian dalam.
Kaki lobster disebut terjadi karena kondisi autosomal. Ini akibat mutasi tunggal pada kromosom 7.
Terlebih, pengeluaran besar biasanya muncul jelang masa pensiun, seperti biaya pendidikan anak, merenovasi rumah, atau melunasi utang. Selain itu, tidak semua pegawai menyiapkan dana pensiun untuk menghadapi masa transisi ini. Sementara itu, dana pesangon atau tabungan hari tua (THT) baru bisa diterima setelah resmi pensiun.
Lalu, bagaimana cara menyiapkan masa pensiun agar tidak diliputi kecemasan?
1. Kenali kebutuhan finansial menjelang pensiun
Sebelum memasuki masa pensiun, Anda perlu merinci kebutuhan yang kemungkinan besar akan muncul dalam waktu dekat, semisal melunasi utang, menyekolahkan anak, merenovasi rumah, atau memulai usaha?
Dengan demikian, Anda bisa memperkirakan dana yang dibutuhkan dan menyusun strategi keuangan secara realistis.
Langkah ini juga membantu Anda untuk tidak mengambil keputusan secara impulsif yang bisa membebani kondisi keuangan di masa depan.
2. Cek dan pastikan sumber dana pensiun Anda
Calon pensiunan biasanya memiliki sejumlah sumber dana yang akan diterima setelah masa kerja berakhir, seperti uang pesangon, uang pelepasan pensiun, THT, tunjangan pensiun dari institusi atau pemerintah, serta pendapatan setara lain.
Dengan mengetahui estimasi jumlah dana yang akan diterima, Anda pun terbantu dalam merancang pinjaman atau investasi jangka pendek yang tepat.
Pastikan juga dana tersebut bisa digunakan untuk membayar kewajiban yang mungkin Anda ambil sebelum dana pensiun cair.
3. Siapkan strategi pembiayaan selama masa transisi
Fase menjelang pensiun merupakan masa krusial yang sering kali dipenuhi berbagai kebutuhan finansial tak terduga. Banyak pegawai mengalami penurunan penghasilan jelang masa pensiun.
Penyebabnya beragam, mulai tunjangan berkurang hingga banyak kebutuhan tak terduga muncul.
Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa memilih skema pembiayaan yang ringan, seperti kredit talangan berbasis pesangon atau THT.
Dengan skema ini, pokok pinjaman tidak perlu dicicil setiap bulan. Anda bisa melunasinya saat dana pensiun cair. Selain itu, beban bunga dapat disesuaikan, baik dicicil ringan per bulan atau dibayarkan sekaligus di awal.
Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan menggunakan Kredit BRIguna Talangan BRI. Kredit ini merupakan produk turunan Briguna Pra Purna yang menyediakan fasilitas pinjaman berbasis talangan pesangon dan THT.
Sumber pembayaran (repayment) berasal dari uang yang akan diterima nasabah menjelang pensiun, seperti uang pelepasan pensiun, uang hak pesangon, THT, serta pendapatan lain.
Menariknya, pokok pinjaman hanya perlu dibayar satu kali, yaitu saat kredit jatuh tempo. Dengan demikian, nasabah tidak perlu khawatir akan beban cicilan bulanan selama masa pinjaman berlangsung.
Kredit BRIguna Talangan memiliki dua skema pembayaran yang fleksibel. Pertama, bunga dicadangkan di awal dan dipotong langsung saat pencairan. Dengan demikian, nasabah tidak ada kewajiban bulanan. Produk ini cocok untuk nasabah yang ingin bebas dari cicilan rutin.
Kedua, bunga dibayar bulanan. Bunga dibayar dari gaji bulanan dengan batas maksimal cicilan sebesar 75 persen dari take home pay (THP). Pilihan ini memungkinkan Anda mencicil secara ringan sambil tetap aktif bekerja.
Program Kredit BRIguna Talangan cocok untuk aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Indonesia (Polri), pegawai badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), serta pegawai swasta.
Dengan jangka waktu maksimal hingga tiga tahun, nasabah bisa memilih tenor yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Jadi, tunggu apalagi? Segera ajukan kredit pensiun Anda di Kredit BRIguna Talangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
