Prabowo: Tak Ada Korupsi yang Tidak Bisa Diselidiki, No More Untouchable!

 Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Ia memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap kasus korupsi, siapa pun yang terlibat.

Kita bertekad tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. No more untouchable, tidak ada lagi yang kebal hukum,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Kepala Negara menekankan, era di mana segelintir pihak bisa lolos dari jeratan hukum telah berakhir. Pemerintah, kata dia, akan memastikan setiap penyimpangan dan tindak pidana korupsi diselidiki hingga tuntas.

Alihkan Rp306 Triliun untuk Program Pro-Rakyat

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mengalihkan anggaran sebesar Rp306 triliun yang sebelumnya rawan dikorupsi, untuk membiayai program-program pro-rakyat.

“Kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi untuk program-program pro-rakyat. Uang Rp300 triliun ini sekarang langsung digunakan untuk rakyat,” ujarnya.

Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025: Syarat, Jadwal hingga Cara Dapatnya

Diskon listrik 50 persen PLN di Oktober 2025. PT PLN (Persero) kembali memberlakukan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan yang berlaku sejak 17 Oktober hingga 30 Oktober 2025.

Diskon listrik 50 persen PLN ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 dalam bentuk promo diskon tambah daya listrik 50 persen melalui program Oktober Optimal Tambah Daya (OOTD).

Syarat Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Promo tambah daya listrik 50 persen dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Adapun ketentuannya yaitu telah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2025.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud terima kasih PLN atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang terus mendukung pelayanan kelistrikan nasional.

“Dalam momentum HLN ke-80, PLN ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program OOTD. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau,” ujar Adi di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Jadwal Diskon Listrik 50 Persen PLN

Diskon tambah daya listrik ini berlaku sejak 17 Oktober hingga 30 Oktober 2025. Melalui program ini, pelanggan dapat menghemat biaya penyambungan secara signifikan, yakni cukup membayar 50 persen dari biaya normal.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625, dari biaya normal Rp7.025.250.

DPD RI Minta Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tidak Membebani Daerah

Anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattolah mendukung pengangkatan PPPK Paruh waktu. Dia berharap agar ada solusi dari Pemerintah untuk pengangkatan PPPK.

“Tentu saja perlu dilakukan langkah preventif dan solusi dari pemerintah pusat khususnya BKN dan Kemenpan RB, untuk memberikan penyelesaian yang lebih humanis dan detail sehingga nantinya pengangkatan PPPK ini tidak membebani daerah,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional VIII di Banjarbaru, Kalsel, Kamis (16/10/2025).

Dia memandang pengangkatan PPPK paruh waktu ini, nantinya tidak hanya terfokus di suatu instansi atau sekolah saja. Tapi, juga bisa disebar ke beberapa instansi lainnya.

Dayat El — panggilan akrabnya — mengusulkan kepada Kementerian untuk melakukan peningkatan kemampuan lainnya  transferable skill bagi PPPK. Sehingga, mereka diharapkan bisa lebih inovatif dan multi talenta.

Terkait alokasi mekanisme pembayaran gaji dan TPP dari APBD, nanti akan kami sampaikan dalam rapat bersama dengan Kementerian PAN RB, BKN, Kementerian  Keuangan dan kemendagri untuk dicarikan solusinya. Sehingga PPPK ini tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak,” tuturnya.

Pandangan ini turut merespons laporan yang disampaikan BKD dalam pertemuan tersebut. Dimana, dari laporan yang diterima BKN, usulan pengangkatan yang masuk sekitar 48.000 dari 60.000. sehingga masih ada 11.500 yang sudah diinput oleh BKD.

“Tapi belum terkirim ke kami, jadi masih proses input berkas dan kelengkapan persyaratan dan lainnya. Namun ada beberapa memang yang belum memenuhi persyaratan skema tahap 1 dan 2 karena hal tersebut murni dari kebijakan dari pusat dan dilaksanakan oleh kami dan BKD” kata perwakilan dari BKN tersebut.

Prabowo Siap Kirim Pasukan Kawal Perdamaian di Gaza

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping) ke Gaza. Pernyataan itu disampaikan Prabowo setibanya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/10/2025), usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir.

“Saya baru saja tiba dari Mesir, Sharm El-Sheikh. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan,” kata Prabowo.

Prabowo menilai langkah tersebut merupakan awal yang baik menuju terciptanya perdamaian di Gaza. Ia menyebut, gencatan senjata telah mulai berjalan dan akan diikuti dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

“Tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin jenazahnya belum ketemu,” jelas Prabowo.

Prabowo menegaskan Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan dan hak rakyat Palestina sejak lama. Ia menyebut, dukungan Indonesia tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga konkret dalam bentuk bantuan kemanusiaan.

Rapat Tertutup di Kertanegara, Prabowo-Gibran Soroti Sistem Keuangan hingga Devisa Ekspor

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dalam rapat terbatas (ratas) tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025) malam.

Beberapa pejabat tinggi negara hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan, bahwa rapat di Kertanegara merupakan agenda rutin setiap akhir pekan, yang dilakukan untuk memperbarui kinerja dan arah kebijakan pemerintah. Namun, pertemuan malam ini secara khusus membahas sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah (PP) terkait devisa hasil ekspor (DHE).

“Malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin. Setiap akhir pekan, kadang Sabtu, kadang Minggu, Bapak Presiden biasanya memanggil para menteri. Malam ini lumayan lengkap karena Bapak Wakil Presiden juga hadir,” kata Prasetyo kepada wartawan usai pertemuan.

“Beliau meng-update berbagai program pemerintah, tapi malam ini fokusnya memang pada sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk membahas hasil dari Peraturan Pemerintah yang baru kita keluarkan tentang devisa hasil ekspor,” sambungnya.

Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, struktur Komite Reformasi Polri tak kunjung diumumkan pekan ini. Padahal, kata Prasetyo, tim Komite Reformasi Polri sudah siap diumumkan.

“Tinggal diumumkan (tim Komite Reformasi Polri),” ucap Prasetyo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Prasetyo menjelaskan, pihaknya belum umumkan Komite Reformasi Polri lantaran sejumlah anggota yang telah ditunjuk berhalangan hadir pada pekan ini.

“Jadi begini ya, sebenarnya mau diumumkan minggu ini tadinya. Tapi beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang akan masuk ke dalam komisi reformasi kepolisian ini berhalangan begitu lho,” ucap Prasetyo.

Sekadar informasi, sembilan nama anggota Komite Reformasi Polri telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi menyeluruh.

Menurut Prasetyo, sembilan tokoh yang akan mengisi komite berasal dari latar belakang hukum dan kepolisian, termasuk mantan Kapolri dan profesional di bidangnya. Beberapa nama yang beredar di antaranya Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie.

Merosotnya Keterlibatan Politik Generasi Muda, “Political Development Program” Bawa Angin Segar

 Minimnya partisipasi aktif generasi muda dalam politik praktis menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi di Indonesia. Sebuah survei Katadata Insight Center menunjukkan, meski mayoritas anak muda menggunakan hak pilih, hanya 16 persen yang pernah mengikuti pendidikan politik, dan kurang dari 10 persen yang aktif di partai politik atau menjadi relawan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik generasi muda masih bersifat pasif. Ruang untuk partisipasi substansial, mulai dari memahami cara kerja partai, menyusun kebijakan, hingga membentuk komunikasi politik—belum sepenuhnya

Di tengah situasi tersebut, sejumlah partai mulai membuka jalur baru. Salah satunya melalui program magang bertajuk Political Development Program (PDP), yang menjadi “oase politik” bagi mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru yang ingin mengenal praktik politik sehari-hari. Program ini kini telah memasuki batch ketiga, dengan lebih dari 500 pendaftar di setiap periodenya.

“Ini menjadi introspeksi bahwa bisa jadi banyak partai tidak membuka ruang bagi generasi muda, terutama Gen X, Z, dan M, untuk mendapatkan pendidikan politik. Kondisi itu melahirkan kegelisahan. Nah, PDP ini bisa menjadi oase politik bagi anak muda yang ingin terlibat dalam partai,” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo.

Ferry menekankan, pendidikan politik tidak cukup hanya melalui teori atau wacana di media sosial. Generasi muda membutuhkan pengalaman nyata—mulai dari bagaimana rapat diselenggarakan, keputusan diambil, hingga bagaimana isu publik ditangani.

“Melalui PDP, mereka diberi pemahaman langsung tentang aktivitas partai politik, sambil dibekali pendidikan politik yang aplikatif,” tutur penulis buku Pertaruhan Demokrasi: Dinamika Pemilu 2009 ini.

KPK Periksa Elvizar Tersangka Korupsi Digitalisasi SPBU

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan satu tersangka kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Ia adalah eks Direktur PT Pasific Cipta Solusi, Elvizar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, yang bersangkutan hari ini dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada kasus tersebut.

“Status pemeriksaan terhadap yang bersangkutan adalah sebagai tersangka,” kata Budi, Senin (6/10/2025).

“Sehingga dalam pemeriksaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 54 KUHAP, seorang tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum,” sambungnya.

Hal itu disampaikan Budi merespons kedatangan eks Jubir KPK, Febri Diansyah ke kantor Lembaga Antirasuah. Dalam kedatangannya ini, Febri mengaku sebagai penasihat hukum tersangka kasus yang dimaksud.

AS Kembali Serang Diduga Kapal Narkoba Venezuela, Tewaskan 4 Orang

 Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang diduga mengangkut narkoba di lepas pantai Venezuela, kata Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Jumat (3/10/2025). Serangan terbaru ini, yang keempat dalam beberapa pekan terakhir, menewaskan empat orang.

Serangan ini merupakan contoh terbaru dari upaya Presiden Donald Trump menggunakan kekuatan militer AS secara kontroversial secara hukum, mulai dari pengerahan pasukan aktif AS di Los Angeles hingga melakukan serangan antiterorisme terhadap tersangka pengedar narkoba.

Hegseth mengatakan serangan pada Jumat dilakukan di perairan internasional dan semua korban tewas adalah laki-laki. Ia menyebut kapal itu mengangkut “narkotika dalam jumlah besar—menuju Amerika untuk meracuni rakyat kami.”

“Serangan ini akan terus berlanjut sampai serangan terhadap rakyat Amerika berakhir!!!!” kata Hegseth dalam sebuah unggahan di X, sebagaimana dilansir Reuters.

Dalam video berdurasi hampir 40 detik yang dibagikan Hegseth, sebuah kapal terlihat bergerak di air sebelum serangkaian proyektil jatuh menimpa kapal dan air di sekitarnya, menyebabkan kapal meledak saat terjadi benturan.

Salinan Ijazah Jokowi dari KPU Sudah Dikantongi Bonatua dan Roy Suryo

 Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi bersama Pakar Telematika, Roy Suryo mengantongi salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang telah dilegalisir. Ijazah itu diperoleh setelah mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/10/2025) siang.

Bonatua memperlihatkan salinan ijazah Jokowi dengan keterangan telah lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 5 November 1985.

“Mereka (KPU) jawab melalui email dan saya diminta datang hari ini. Mereka memberikan ijazah yang saya minta,” kata Bonatua.

Salinan ijazah yang telah dilegalisir diserahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Pusat. Sementara, kehadiran Roy Suryo sengaja diajak karena dianggap menjadi kemenangan bersama rakyat setelah mendapat salinan ijazah Jokowi.

“(Diterima dan diserahkan) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebenarnya yang diundang saya sendiri karena pemohon tunggal. Saya didukung Roy Suryo. Saya mengajak beliau karena ini kemenangan kita bersama sebagai rakyat,” ujarnya.

Terpisah, Roy Suryo mengatakan segera melakukan analisis setelah berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi. “Iya tadi saya bersama Pak Bonatua dan Mas Mikhael sudah mendapatkan copy-an ijazah Jokowi. Segera kami analisis lagi,” ucap Roy.