Namun selain menggenjot pembangunan pembangkit listrik, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur kelistrikan berupa jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk sebesar 107.950 MVA.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengungkapkan bahwa pembangunan transmisi ini akan mencakup pembangunan super grid yang menghubungkan sistem kelistrikan antar pulau maupun di dalam satu pulau.
“Nantinya akan dibangun transmisi super grid yang menghubungkan antar pulau juga di dalam pulau, yang akan mengangkut EBT dari sumbernya, yang kita tahu jauh dari pusat bebannya, ini yang paling penting,” ungkap Jisman di kantornya Senin (2/6/2025).
Lebih lanjut, Jisman mengatakan bahwa infrastruktur ini bersifat tidak komersial namun sangat penting untuk mendorong pemanfaatan EBT secara optimal, terutama untuk menyuplai kebutuhan listrik di kawasan dengan permintaan tinggi seperti di Pulau Jawa.
“Saya kira nanti transmisi ini adalah pengembangan infrastruktur yang tidak komersial ya. Ini harus kita bangun, dan akan kita angkut listriknya ke pusat beban yang ada di sekitar Pulau Jawa,” katanya.
Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, dari total rencana penambahan sebesar 69,5 gigawatt (GW), sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.
Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut Surya: 17,1 GW, Air: 11,7 GW, Angin: 7,2 GW, Panas bumi: 5,2 GW, Bioenergi: 0,9 GW, Nuklir: 0,5 GW.
Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW.
Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada beras jenis medium, tetapi juga pada beras premium.
Sugianto, salah satu pedagang mengatakan kenaikan harga beras sudah terjadi sejak sepekan yang lalu.
“Kenaikan beras di sini sudah mulai terlihat seminggu yang lalu,” kata Sugianto, Senin (2/6/2025).
Naiknya harga beras terjadi karena pasokan dari daerah yang berkurang. Selain itu, pembeli juga mengalami penurunan
“Dari daerah, lagi pasokan seret, pembeli juga turun, tidak tahu kenapa,” tambah Sugianto.
Senada dengan Sugianto, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid mengatakan harga mengalami kenaikan karena pasokan dari daerah yang kurang mendukung.
“Dalam minggu ini, kenaikan harga itu memang terjadi, disebabkan kenapa? Karena pasokan dari daerah berkurang permintaan banyak,” kata Zulkifli kepada CNBC Indonesia.
Zulkifli mengatakan ada fenomena aneh yang terjadi saat ini, di mana pembeli justru menurun. Selain itu, naiknya harga juga terjadi saat serapan Bulog tengah tinggi-tingginya.
“Beras lagi langka, beras lagi naik, tapi pembeli dan peminatnya kurang. Selama ini, kalau beras mahal, orang cenderung berebut. Kejadiannya pas, di saat beras pasokan dari daerah berkurang masuk pasar itu, sedangkan penyerapan Bulog sampai sekarang masih berjalan,” tambah Zulkifli.
Berikut daftar harga beras medium dan premium di PIBC hari ini, Senin (2/6/2025):
• Beras Cianjur Kepala Rp 16.000 per kg • Beras Cianjur Slyp Rp 15.500 per kg • Beras Setra Ramos Rp 15.000 per kg • Beras Saigon Rp 14.608 per kg • Beras Muncul I Rp 14.633 per kg • Beras Muncul II Rp 13.833 per kg • Beras Muncul III Rp 13.500 per kg • Beras IR-64 I Rp 14.194 per kg • Beras IR-64 II Rp 13.613 per kg • Beras IR-64 III Rp 12.807 per kg • Beras IR-42 Rp 13.719 per kg. • Ketan Putih Lokal Ep 12.773 per kg. • Ketan Putih Paris Rp 19.167 per kg. • Ketan Hitam Rp 18.300 per kg.
BPS Catat Kenaikan Harga Beras
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras mengalami kenaikan 2,37% secara tahunan di bulan Mei 2025. Meski, secara bulanan turun tipis 0,01% dibandingkan April 2025.
Sementara, harga di tingkat grosir dan eceran mengalami lonjakan, baik secara tahunan maupun bulanan. Di tingkat grosir, harga beras di bulan Mei 2025 naik 0,05% dan secara tahunan naik 2,07%.
Di tingkat eceran, harga beras bulan Mei 2025 ternyata sudah lebih mahal 2,46% dibandingkan Mei 2024, dan naik 0,20% dibandingkan April 2024.
Padahal, masih menurut BPS, Angka Tetap Subround I produksi beras nasional, yaitu di bulan Januari-April 2025, justru melonjak 26,54% atau 2,94 juta ton menjadi 14,01 juta ton dibanding periode sama tahun 2024 yang tercatat hanya 11,07 juta ton.
Tak hanya itu, Kementerian Pertanian (Kementan) pada 31 Mei 2025 lalu merilis, stok cadangan beras pemerintah (CBP) sudah menembus angka 4 juta ton. Angka ini diklaim sebagai capaian tertinggi sejak Bulog berdiri tahun 1969.
Disebutkan Kementan, serapan beras lokal oleh Bulog hingga 31 Mei 2025 pukul 12.14 WIB, mencapai 2,429 juta ton. Pencapaian ini pun diklaim sebagai yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Angka ini melonjak lebih dari 400 persen dibandingkan dengan periode sama dalam 5 tahun terakhir.
Sebelumnya, BPS telah mengingatkan waspada tren kenaikan harga beras dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 26 Mei 2025 lalu. Bahkan, dalam kesempatan yang sama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan perlu dilakukan intervensi dengan kenaikan harga beras yang terjadi.
Temuan ini memunculkan kekhawatiran besar tentang peran media sosial dalam menyebarkan informasi yang keliru dan berpotensi membahayakan kesehatan publik.
Penelitian dilakukan dengan menganalisis 100 video teratas yang menggunakan tagar #mentalhealthtips di TikTok. Video-video ini kemudian dievaluasi oleh para psikolog, psikiater, dan akademisi.
Hasilnya para ahli menemukan bahwa 52 dari 100 video yang menawarkan saran untuk mengatasi trauma, neurodivergensi, kecemasan, depresi, dan penyakit mental yang parah mengandung beberapa informasi yang salah, dan banyak video lainnya yang tidak jelas atau tidak membantu.
Beberapa contoh konten yang disorot termasuk, klaim bahwa makan jeruk saat mandi bisa mengurangi kecemasan, promosi suplemen seperti saffron, magnesium glycinate, dan holy basil tanpa dasar ilmiah kuat. Selain itu video mengenai metode menyembuhkan trauma hanya dalam satu jam. Dan diagnosa sembarangan terhadap gejala sehari-hari seperti gangguan kepribadian atau kekerasan psikologis.
Menurut David Okai, neuropsikiater dari King’s College London, banyak konten menggunakan istilah terapi secara tidak tepat. Ia mengatakan bahwa beberapa video menyalahgunakan bahasa terapeutik, misalnya menggunakan istilah kesejahteraan, kecemasan, dan gangguan jiwa, yang dapat menyebabkan kebingungan tentang apa sebenarnya penyakit jiwa itu.
Sementara itu, Dan Poulter, mantan Menteri Kesehatan Inggris sekaligus psikiater NHS, memperingatkan bahwa sebagian besar video tersebut memperpatologikan pengalaman emosional sehari-hari, yang dapat menyesatkan dan meremehkan penderitaan orang dengan gangguan mental serius.
“Hal ini memberikan informasi yang salah kepada orang-orang yang mudah terpengaruh dan juga dapat meremehkan pengalaman hidup orang-orang yang hidup dengan penyakit mental yang serius,” ujarnya.
Amber Johnston, psikolog dari British Psychological Society, menambahkan bahwa konten trauma di TikTok cenderung menggeneralisasi pengalaman PTSD, seolah-olah bisa dijelaskan dalam video berdurasi 30 detik, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan sangat individual.
Pihak TikTok menyatakan telah bekerja sama dengan organisasi kesehatan seperti WHO dan NHS untuk menampilkan informasi terpercaya, serta menghapus 98% konten berbahaya sebelum dilaporkan pengguna.
Namun, sejumlah anggota parlemen Inggris menilai ini belum cukup. Mereka menuntut penguatan regulasi, termasuk efektivitas Online Safety Act, agar publik tidak terus-menerus terpapar konten menyesatkan.
Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksoni Wibowo mengatakan saat ini belum ada perkembangan terkini soal diskon tarif tol, karena masih dibahas di internal Kementerian PU.
“Terkait pelaksanaan dan mekanisme diskon tarif tol, masih dibahas di internal Kementerian PU dan kami belum bisa memastikan bagaimana pelaksanaannya,” kata Sony kepada CNBC Indonesia, Jumat (28/5/2025).
Padahal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta untuk memberlakukan kebijakan ini mulai 5 Juni 2025 mendatang. Sony menambahkan pihaknya saat ini tengah menjajaki pembahasan dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) terkait penerapan diskon tarif tol di periode Juni hingga Juli 2025 atau masa libur sekolah 2025.
“Kami sudah ada pembahasan dengan ATI, terutama terkait kesepakatan secara prinsip, tinggal nanti mekanismenya seperti apa, ya perlu tunggu dari Kementerian PU,” ungkap Sony.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan sederet insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian pada kuartal II-2025. Di antaranya pemberian diskon tarif tol dan transportasi laut hingga udara.
“Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam siaran pers, Selasa (27/5/2025.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo juga mengaku belum dapat memastikan terkait mekanisme diskon tarif tol periode Juni-Juli 2025. Hal ini karena pihaknya harus berdiskusi dulu kepada BPJT dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Kami bersama BPJT akan mengumpulkan semua Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) jalan tol untuk salah satunya membahas masalah ini ya, di beberapa ruas atau beberapa saat,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, ditulis Selasa (27/5/2025).
Menurut Hanggodo, kebijakan ini bisa memotong keuntungan para pengelola tol (BUJT). Hal ini harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan ini diberlakukan.
“Tidak bisa terjadi waktu berapa lama karena ujung-ujungnya profit and loss akan berulang. Apakah nanti akan ada kompensasi dari pemerintah itu juga suatu hal yang kita harus diskusikan ulang,” ucapnya.
Nantinya, Hanggodo akan mengumumkan teknis pemberlakuan kebijakan ini begitu sudah disepakati para pengelola tol. Tetapi, belum diketahui kapan kesepakatan ini akan diumumkan ke publik.
“Jadi sementara waktu, hari ini kita mulai diskusi dengan para pengusaha tol untuk memberikan tarif tol, ya minimum sama dengan yang kita berikan pada saat Lebaran kemarin. Berarti detiknya seperti apa, berapa lama, uangnya di mana saja nanti kita sampaikan dalam kesempatan berbeda,” jelasnya.
Sistem kelas 1, 2, dan 3 nantinya akan dihapus mulai Juli 2025. Sistem tersebut akan digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Nantinya, akan ada perubahan sistem kelas rawat, hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama.
Terkait dengan implementasi KRIS ini, pemerintah belum memastikan perihal kenaikan biaya iuran. Adapun, besaran nominal iuran BPJS Kesehatan masih sama karena landasan hukumnya belum ada perubahan, yakni masih tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.
Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sesuai rapat di Komisi IX DPR, Jakarta, bulan lalu seperti dikutip Senin (22/4/2024).
Di situs BPJS Kesehatan juga masih tertera ketentuan tarif iuran BPJS Kesehatan yang belum berubah. Iuran ini dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.
Dikutip dari BPJS Kesehatan, iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500, akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
Adapun iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Lalu, bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
Sedangkan, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
“Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial,” kata Prof Ghufron.
Ghufron mengatakan jika iurannya sama, bagi orang kaya jelas tidak memberatkan, tetapi bagi orang miskin malah akan menyulitkan. Dirinya kembali menekankan jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong.
Perbedaan BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3
Perbedaan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dapat dilihat dari besaran iuran yang dibayar setiap bulannya. Mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berikut ini rincian iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelasnya.
BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan Sebagai informasi, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat setor ke kantor cabang BPJS terdekat, melalui aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, hingga minimarket.
Fasilitas Rawat Inap
BPJS Kesehatan Kelas 1:
Peserta BPJS kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP. Akan tetapi, jika melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 2:
Peserta BPJS kelas 2 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 3-5 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pindah kamar ke kelas yang lebih tinggi, seperti kelas 1 atau VIP. Hal ini dapat dilakukan asalkan peserta mau membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 3:
Peserta BPJS kelas 3 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 4-6 orang. Jika ruang rawat inap kelas 3 rujukan penuh, pihak faskes dapat merujuk pasien ke faskes lain yang ruang inap kelas 3-nya masih tersedia.
Baca: Pembeli Meikarta Curhat Kisah Pilu di Depan Menteri Ara Manfaat Kacamata
Perbedaan BPJS kelas 1, 2, dan 3 selanjutnya yang perlu diketahui adalah besaran biaya kacamata yang ditanggung. Perlu diketahui, BPJS Kesehatan memberikan subsidi kacamata yang besaran harganya telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, berikut rinciannya:
Hak rawat kelas 3: Rp 165.000 Hak rawat kelas 2: Rp 220.000 Hak rawat kelas 1: Rp 330.000 Nilai subsidi kacamata tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 10% di masing-masing kelas. Sebelumnya, subsidi kacamata untuk kelas 3 hanya Rp 150.000. Adapun subsidi untuk kelas 2 Rp 200.000. Sedangkan subsidi untuk kelas 1 Rp 300.000.
Sebagai informasi, ada ketentuan yang mengikat tentang berapa kali peserta dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata. Hal ini ditujukan untuk membatasi pembelian kacamata menggunakan subsidi biaya yang telah disediakan.
Secara khusus, BPJS Kesehatan menetapkan waktu pembelian setiap dua tahun sekali untuk setiap peserta. Dengan demikian, pembelian kacamata di luar ketentuan tersebut akan ditanggung sendiri oleh peserta.
“Jakarta miliki APBD Rp91,2 triliun tapi ada kelemahannya bergantung pada pajak, retribusi, dan dividen,” kata Pramono di Balai Agung pada Selasa (27/5/2025).
“Maka saya menggagas Jakarta Funding Collaboration,” sambungnya
Lebih lanjut Pramono mengatakan bahwa funding gagasannya sedikit berbeda dengan Danantara.
“Pendekatannya sedikit berbeda dari pemerintah pusat. Danantara, Danantara aja,” ungkapnya.
Ia juga bercerita bahwa turut andil dalam membangun INA Funding yang merupakan SWF pertama milik Indonesia yang juga kemungkinan menjadi inspirasi dan adopsi dari gagasan Pramono untuk pendanaan Jakarta.
“Di pemerintah pusat juga ada yang namanya INA Funding. Saya adalah orang yang masuk ke dalamnya,” kata Pramono.
Ia pun mendorong agar BUMD melantai di Bursa Efek Indonesia sebagai langkah awal dalam Jakarta Collaboration Funding.
Ada dua BUMD yang disarankan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni perusahaan air minum PAM Jaya dan Bank DKI.
“Bahkan secara terbuka saya sudah mengatakan, walaupun dikritik juga tidak apa-apa, BUMD-BUMD Jakarta harus siap-siap untuk bisa IPO. Contoh, PAM Jaya,” terang Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Pramono mengungkapkan saat ini PAM Jaya telah memenuhi 71% kebutuhan air bersih di Jakarta dan diharapkan bisa diakselerasi hingga 100% pada 2029.
“Sekarang PAM Jaya itu bisa memberikan sampai dengan 71% air bersih di Jakarta. Pelanggannya di atas 2 juta. Kami persiapkan di tahun 2029, PAM Jaya ini harus bisa 100%. Seluruh kebutuhan air di Jakarta terpenuhi. Dan kalau itu sudah bisa terpenuhi, penggunanya pelanggannya 3 juta,” ucap Pramono.
Selain itu, ada juga Bank DKI yang didorong Pramono untuk IPO sehingga turut diawasi oleh publik.
“Bahkan Bank DKI pun, saya akan dorong untuk IPO. Karena saya punya prinsip, diawasi terbatas, yang awasi komisaris, apalagi tidak profesional, akan lebih baik diawasi publik,” tuturnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan, dari total penambahan kapasitas pembangkit listrik baru pada RUPTL tersebut sebesar 69,5 Giga Watt (GW), mayoritas atau sebesar 42,6 GW atau 61% akan berasal dari pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).
Kemudian, 15% akan berasal dari kapasitas sistem penyimpanan energi (storage) mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW.
“Ini jadi ngomongnya harus pakai data ini datanya, 70% lebih kita dorong untuk percampuran energi kita EBT dan storage,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers terkait RUPTL PLN 2025-2034 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Lantas, apakah dengan adanya RUPTL baru ini, RI akan melakukan ekspor listrik ke negara tetangga, seperti Singapura yang pada tahun lalu sempat diumumkan?
Merespons hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa ekspor listrik ke negara tetangga dimungkinkan, namun harus mempertimbangkan kepentingan nasional.
Menurut dia, hubungan antarnegara harus dibangun atas dasar saling menguntungkan, bukan sekadar mengakomodasi keinginan pihak lain.
“Ekspor listrik memungkinkan atau tidak, jadi gini saya katakan dari dulu dalam menjaga nasional kita dan menjalin hubungan dengan negara tetangga sudah sepantasnya kita saling bantu. Itu adalah kita bantu dia, dia bantu kita. Itu teorinya,” kata Bahlil.
Ia lantas membeberkan bahwa tim Kementerian ESDM tengah melakukan negosiasi terkait berbagai aspek ekspor listrik, termasuk perjanjian timbal balik yang akan diberikan oleh negara tujuan ekspor kepada Indonesia.
“Sekarang tim saya lagi nego apa yang akan negara-negara itu yang menerima ekspor dari kita yang akan diberikan ke negara kita. Jangan bicara perusahaan-perusahaan, saya sudah ngomong sama Dirut PLN ini urusan negara, jadi kalau negara lain mau bersahabat dengan kita, apa perjanjiannya, kalau sudah oke kita kasih,” kata dia.
Bukan tanpa alasan, upaya menjalankan kasino bertujuan untuk menambah objek baru penerimaan negara bukan pajak yang akan bermanfaat bagi pemerintah.
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” ujarnya, dikutip Minggu (25/5/2025).
Sebagaimana diketahui, pembukaan kasino di Indonesia bukan hal yang baru. Dalam catatan sejarah, kasino pernah dibuka secara resmi di Indonesia dan memberi keuntungan besar ke pemerintah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1967 di Jakarta.
Kala itu, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin dihadapkan dengan tantangan pelik dalam membangun ibu kota. Sebagai pengingat, pada masa itu banyak infrastruktur dan berbagai proyek besar belum dibangun karena anggaran tidak ada. Atas dasar tersebut, Ali Sadikin pun perlu mencari cara untuk bisa menambah anggaran. Alhasil, salah satu langkahnya melalui legalisasi perjudian.
Koran Sinar Harapan (21 September 1967) mewartakan, kebijakan ini dilakukan agar perjudian tidak lagi dilakukan secara diam-diam. Dengan melokalisasi perjudian ke satu kawasan khusus, pemerintah berharap mendapat aliran dana dari hasil judi.
Pemerintah mencatat keuntungan dari judi ilegal mencapai Rp300 juta setiap tahun. Akan tetapi, dana sebesar itu rupanya tidak mengalir ke pemerintah, namun jatuh ke tangan oknum-oknum yang melakukan perlindungan.
“Uang tersebut jatuh ke tangan oknum pelindung perjudian tanpa bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Pemerintah DKI Jakarta kepada Sinar Harapan.
Pemerintah ingin uang hasil judi dipakai untuk membangun jembatan, jalanan, sekolah hingga rumah sakit. Akhirnya, pada 21 September 1967, Pemerintah DKI Jakarta melegalkan judi lewat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 805/A/k/BKD/1967.
Harian Kompas (23 November 1967) menjelaskan, lokasi kasino legal pertama di Jakarta dan Indonesia berada di Kawasan Petak Sembilan, Glodok. Kasino ini berdiri atas kerja sama Pemerintah DKI Jakarta dengan seorang Warga Negara China bernama Atang.
Lebih jauh, arena kasino ini buka setiap hari tanpa henti dan dijaga ketat aparat kepolisian. Namun, perjudian hanya ditunjukkan untuk WN China atau keturunan China di Indonesia. WNI tidak diperbolehkan bertaruh di meja judi.
Sejak dibuka, Kompas memberitakan, kasino di Petak Sembilan didatangi ratusan orang dari seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Pontianak, Bandung, hingga Makassar. Ratusan orang tersebut sukses menghasilkan dana jutaan rupiah yang disetor setiap bulan ke pemerintah.
“Berdasarkan statistik resmi dari arena perjudian, pajak yang diberikan ke pemerintah sebesar Rp25 juta setiap bulan,” ungkap Kompas.
Nominal Rp25 juta saat itu tergolong besar. Harga emas, menurut surat kabar Nusantara (15 Agustus 1967), mencapai Rp230 per gram. Artinya, uang Rp25 juta bisa membeli 108,7 Kg emas.
Jika dikonversi ke masa sekarang, berarti uang Rp25 juta atau 108,7 Kg emas setara dengan Rp200-an miliar. Dengan demikian, keuntungan Pemerintah DKI Jakarta di awal legalisasi kasino mencapai miliaran rupiah per bulan.
Seiring waktu, kasino juga dibuka di Ancol yang juga sama-sama memberikan dana besar ke pemerintah. Dari dana hasil judi, Ali Sadikin langsung menggunakannya untuk pembangunan Jakarta. Jembatan, rumah sakit, hingga sekolah sukses dibangun.
Selama 10 tahun aturan perjudian berlaku, anggaran Jakarta dari semula puluhan juta melonjak hingga Rp122 miliar di tahun 1977. Uang miliaran akhirnya dipakai untuk menyulap Jakarta menjadi kota modern. Sampai akhirnya, kebijakan legalisasi kasino di Jakarta berakhir pada 1974 karena pemerintah pusat melarang perjudian lewat UU No.7 tahun 1974.
Dua kecelakaan yang menewaskan total 346 orang terjadi pada 2018 dan 2019. Salah satunya adalah kecelakaan Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang, Indonesia, hanya 13 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada 29 Oktober 2018. Sebanyak 189 orang di dalam pesawat tewas.
Lima bulan kemudian, pesawat 737 MAX milik Ethiopian Airlines juga jatuh di dekat Addis Ababa dan menewaskan 157 penumpang dan awak. Kedua kecelakaan itu diduga kuat terkait dengan sistem kontrol penerbangan yang cacat, yaitu Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS).
Menurut laporan Wall Street Journal yang dikutip pada Sabtu (25/5/2025), Boeing dalam perjanjian ini akan mengalokasikan US$455 juta untuk memperkuat program kepatuhan, keselamatan, dan kualitas perusahaan. Selain itu, Boeing juga akan membayar US$444,5 juta kepada keluarga korban kecelakaan serta penalti pidana senilai US$487,2 juta, meskipun sebagian sudah dibayarkan sebesar US$243,6 juta sebelumnya.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Boeing akan mengakui telah melakukan konspirasi untuk menghambat dan mengganggu operasi evaluasi pesawat di Federal Aviation Administration (FAA). Namun Boeing tetap tidak mengakui bersalah secara langsung atas dua kecelakaan maut tersebut, termasuk tragedi di Indonesia dan Ethiopia.
DoJ menyebut bahwa Boeing telah melanggar perjanjian sebelumnya yang diteken pada 2021 untuk memperbaiki sistem kepatuhan terhadap penipuan. Kini, perusahaan juga diwajibkan menunjuk konsultan independen untuk mengevaluasi dan memperbaiki program etika dan kepatuhan internal.
“Keluarga korban memiliki pandangan beragam atas penyelesaian ini, mulai dari dukungan hingga penolakan,” kata juru bicara Departemen Kehakiman. “Namun, berdasarkan fakta dan hukum, kami yakin ini adalah resolusi paling adil dengan manfaat praktis,” ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Boeing dilaporkan mundur dari rencana untuk mengakui bersalah di pengadilan yang dijadwalkan mulai 23 Juni 2025. Jika jadi dibawa ke pengadilan, pemerintah AS berisiko gagal mendapatkan kompensasi tambahan untuk keluarga korban. Pesawat 737 MAX sempat dilarang terbang secara global selama hampir dua tahun setelah kecelakaan di Ethiopia, sebelum akhirnya diizinkan kembali beroperasi dengan sejumlah pembaruan sistem keselamatan.
Direktur Kepatuhan dan Corporate Legal JTrust Bank, Felix I. Hartadi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan negosiasi dengan beberapa investor. Ia mengatakan ada beberapa investor strategis yang membantu memenuhi ketentuan free float saham.
“Kita masih negosiasi lah, ya. Karena kita juga ada beberapa investor juga untuk bisa membantu kami untuk bisa memenuhi free float-nya. Memang perlu waktu sih. Tapi kita tetap akan berusaha untuk memenuhi ketentuannya,” ujar Felix selepas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank JTrust, Jumat (23/5/2025).
Ia mengatakan investor-investor tersebut berasal dari lokal hingga Jepang. Namun Felix enggan membeberkan keterangan lebih lanjut siapa saja investor tersebut, ia menyebut itu adalah ranah pemegang saham.
Ketika ditanya mengenai kabar yang beredar bahwa Tommy Soeharto berminat menjadi investor strategis, Felix menolak untuk berkomentar.
“Wah, nggak ada infonya. No comment,” ucapnya.3
Felix mengatakan tidak ada target waktu kapan suspensi saham itu dapat dibuka. Ia hanya memastikan proses pemenuhan ketentuan free float itu terus berjalan.
Di sisi lain, Bank JTrust juga hendak melakukan kuasi reorganisasi alias menghapus defisit saldo laba tanpa melakukan reorganisasi secara hukum atau formal. Dengan begitu, Direktur Keuangan dan Perencanaan JTrust Bank Helmi A. Hidayat mengharapkan tahun depan pihaknya sudah dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham.
“Kita memang lagi berusaha untuk melakukan yang disebut kuasi reorganisasi, yaitu set off kerugian berjalan yang cukup besar dari bank-bank sebelumnya. Waktu kita akuisisi, ya mudah-mudahan setelah kita duduk sini, ada calon investor dan kita itu kita kuasi. Dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa bagi dividend,” pungkas Helmi pada kesempatan yang sama.
