
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengecam keras para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merekrut dan mengirim pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.
Dalam siaran pers Kementerian P2MI di Jakarta, Kamis, Karding menyuarakan kemarahan sekaligus kepedihannya atas praktik kejam sindikat pengiriman non-prosedural ke Malaysia di hadapan media dan aparat di Polda Riau.
“Tidak ada orang yang terpaksa kerja di luar negeri kecuali demi keluarga. Mereka itu sejatinya sedang berjihad untuk mempertahankan hidup. Tapi kenapa justru dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab?” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Karding menyusul keberhasilan Polda Riau membongkar jaringan TPPO yang akan mengirim 100 calon pekerja migran ilegal ke Malaysia.
Dalam operasi itu, 11 tersangka ditangkap.
Karding berharap aparat dapat menindak tegas para pelaku utama yang terlibat, termasuk para aktor intelektual atau ‘bos mafia’.
“Saya minta, kalau ada bos mafianya, cari hukuman yang paling berat sesuai aturan. Kami di kementerian bisa mencegah, tapi tanpa penindakan hukum yang tegas, ini tidak akan pernah selesai,” katanya.
Karding menyebutkan bahwa dari delapan juta lebih WNI yang bekerja di luar negeri, hanya 5,7 juta yang terdaftar resmi, sedangkan sisanya, yakni sekitar 4-5 juta berangkat melalui jalur ilegal.
“Dari data kami, 95-97 persen korban kekerasan dan eksploitasi adalah mereka yang tidak melalui jalur resmi,” kata Karding.
Menurutnya, akar persoalan TPPO adalah sistem migrasi tenaga kerja yang belum sempurna dan masih dibajak oleh ‘pemain-pemain gelap’ yang hanya mengejar keuntungan pribadi.
“Video tadi menunjukkan betapa miris dan menjijikkannya modus-modus mereka. Mereka lebih mementingkan perut daripada nyawa orang lain,” katanya.
Pada kesempatan itu, Karding juga mengapresiasi langkah cepat Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan beserta jajaran yang berhasil menyelamatkan 100 korban dari berbagai daerah, yang terdiri atas 78 laki-laki dan 22 perempuan.
Kapolda Herry menjelaskan bahwa pengungkapan itu merupakan hasil operasi gabungan bersama Polres Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.
“Riau ini jadi salah satu jalur favorit sindikat karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Total tahun ini sudah ada 9 kasus TPPO dengan 94 korban dan 22 tersangka,” katanya.
Kemudian, Karding juga menegaskan komitmen pemerintah membangun sistem migrasi yang tertib dan manusiawi.
“Pemerintah akan bangun budaya baru. Semua pekerja hanya boleh berangkat lewat jalur resmi. Itu satu-satunya cara menyelesaikan masalah dari akarnya,” katanya.
Karding juga mendorong edukasi masif di tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah kantong migran, agar tidak mudah tergoda bujuk rayu calo dan mafia.
“Kami bisa mencegah. Tapi tanpa penegakan hukum yang tegas, masalah ini tidak akan pernah selesai,” kata Karding.