Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD) yang lebih adil, proporsional, dan efektif.
“Karena memang ya, kalau kita lihat tadi, sudah disinggung juga beberapa kali dan Pak Menteri (Dalam Negeri) juga sering menyampaikan ini kepada publik, kapasitas fiskal di seluruh daerah kita, ini catatannya memang masih perlu penguatan di banyak lini,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal ini disampaikan Bima Arya saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat.
Bima memaparkan di tingkat provinsi, hanya sekitar 10 provinsi yang memiliki kapasitas fiskal kuat atau tidak bergantung pada dana transfer pusat. Adapun Jatim berada di posisi keenam setelah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kemandirian fiskal.
“Mayoritas itu masih sangat tergantung kepada pusat. Dalam kondisi ini, tentu harus ada memang langkah-langkah signifikan, secara jangka panjang mengurangi ketergantungan dan secara jangka pendek itu perbaikan pada tata kelola, perbaikan pada tata keuangan,” jelasnya.
Wamendagri juga menyoroti pengelolaan dana bagi hasil (DBH) yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan dampak eksternalitas negatif. Misalnya, terdapat daerah yang terdampak aktivitas eksplorasi, tetapi tidak mendapatkan perhatian.
Selain itu, penyaluran DBH yang sering dilakukan pada akhir tahun anggaran menyulitkan daerah dalam merealisasikan belanja.
Bima menyambut positif berbagai masukan dari Komisi II DPR dan mengatakan perlunya penelusuran lebih lanjut untuk perbaikan tata kelola TKD.