Otoritas sementara Suriah pada Sabtu (9/8) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menghadiri perundingan yang direncanakan di Paris dengan Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat (AS).
Otoritas tersebut menuduh kelompok tersebut mengadakan konferensi “separatis” pada Jumat (8/8) yang merusak upaya integrasi yang sedang berlangsung.
Kantor berita SANA yang dikelola pemerintah Suriah mengutip sumber pemerintah anonim yang mengatakan bahwa pertemuan Hasakah pada Jumat tersebut, yang diselenggarakan oleh SDF dan dihadiri oleh tokoh-tokoh agama Druze dan Alawite, merupakan “pukulan” bagi upaya negosiasi dan “pelanggaran nyata” terhadap perjanjian 10 Maret.
Sumber tersebut menuduh SDF memfasilitasi “tokoh-tokoh separatis yang terlibat dalam tindakan permusuhan,” dan menyebut pertemuan pada Jumat itu bertujuan untuk mengundang intervensi asing dan menerapkan kembali sanksi.
Sumber itu mengatakan bahwa konferensi Hasakah tidak mewakili kerangka kerja nasional, melainkan “aliansi rapuh dari pihak-pihak yang dirugikan oleh kemenangan rakyat Suriah dan jatuhnya rezim yang telah runtuh.”
Pertemuan Hasakah itu, yang bertajuk “Kesatuan Posisi bagi Komponen-Komponen Suriah Timur Laut” (Unity of Position for the Components of Northeastern Syria), dalam pernyataan akhirnya yang disampaikan pada Jumat itu menyerukan konstitusi demokratis baru dan sistem terdesentralisasi yang menghormati keberagaman budaya dan agama di Suriah.
Menurut sumber tersebut, pertemuan itu merupakan penghindaran dari komitmen gencatan senjata dan upaya untuk mengintegrasikan institusi-institusi, serta kedok untuk “kebijakan perubahan demografi sistematis” terhadap warga Arab Suriah yang diduga dilakukan oleh “arus Kurdi ekstremis.”
Menurut sumber tersebut, Damaskus menyerukan “keterlibatan serius” dalam implementasi perjanjian 10 Maret yang ditandatangani oleh pemimpin sementara Suriah Ahmed al-Sharaa dan komandan SDF Mazloum Abdi, yang mengamanatkan integrasi semua institusi sipil dan militer di Suriah timur laut ke dalam struktur negara.
Pada 25 Juli lalu, otoritas Suriah untuk urusan luar negeri mengatakan pihaknya telah sepakat dengan SDF untuk mengadakan konsultasi di Paris “sesegera mungkin” guna merampungkan implementasi perjanjian tersebut.